Pemerintah Provinsi Riau tengah memetakan alokasi pendanaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi meningkat akibat fenomena Super El Nino pada tahun ini. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh operasional penanganan di lapangan, termasuk pelibatan personel TNI dan Polri, memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan regulasi keuangan daerah.
Rapat koordinasi pendanaan penanggulangan bencana tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari instruksi Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mengenai verifikasi usulan dana hibah yang telah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menjelaskan bahwa pemerintah daerah fokus pada validasi usulan anggaran agar pencairan dana pendukung tidak menemui kendala administratif di kemudian hari. Instansi seperti Polda Riau, Korem, dan Kodim telah menyusun proposal perincian kebutuhan operasional.
“Kami memverifikasi usulan tersebut bersama tim teknis. Tujuannya agar setiap tahapan penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan, sehingga saat diperlukan untuk mobilisasi personel di lapangan, proses pencairannya bisa berjalan cepat tanpa melanggar regulasi,” ujar Zulkifli.
Ancaman fenomena alam “El Nino Godzilla” yang diperkirakan melanda wilayah Riau sepanjang April hingga Oktober 2026 memicu urgensi penyiapan anggaran. Kondisi cuaca ekstrem tersebut berpotensi memicu kekeringan panjang dan meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap titik api.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau, Bobby Rahmat, menekankan bahwa mitigasi di wilayah gambut membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Hal ini mencakup intensitas patroli bersama, kesiapsiagaan peralatan pemadaman, hingga penempatan personel di titik-titik rawan.
“Kita menghadapi risiko kebakaran besar karena luasnya lahan gambut di Riau. Tanpa dukungan pendanaan yang terencana, upaya pencegahan kabut asap dan patroli gabungan antara pemerintah, TNI, serta Polri tidak akan berjalan optimal,” kata Bobby.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap kolaborasi lintas sektor—termasuk pihak swasta dan masyarakat—dapat diperkuat. Verifikasi anggaran yang ketat diharapkan menjadi jaminan bahwa penanganan darurat kebakaran hutan tahun ini tetap akuntabel meski dalam situasi krisis.