Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan pembangunan jalan produksi perkebunan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah dan mendukung ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kampar, Marahalim, yang menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang matang dan berjenjang.

Usulan pembangunan jalan produksi berasal dari masyarakat dan telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten. Program ini juga telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, program tersebut telah dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah (RKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda).

Marahalim menekankan bahwa pembangunan jalan produksi juga merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional, mengingat komoditas kelapa sawit merupakan sektor strategis yang penting bagi perekonomian negara. Menurutnya, keberhasilan program nasional seperti peningkatan produktivitas sawit rakyat dan peremajaan sawit rakyat sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di daerah, khususnya akses jalan produksi.

Jalan produksi memiliki peran vital sebagai penghubung kebun masyarakat dengan pabrik, memperlancar distribusi hasil panen, serta menjaga kualitas dan harga jual tandan buah segar (TBS). Selain itu, pembangunan jalan produksi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani, efisiensi biaya logistik, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal di pedesaan seperti jasa transportasi, perdagangan, dan UMKM.

Marahalim menegaskan bahwa pembangunan jalan produksi bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan upaya untuk membuka akses ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing sawit rakyat, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah dan nasional. Dengan demikian, pembangunan jalan produksi perkebunan di Kampar menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.