Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna menekan potensi kebocoran pendapatan daerah akibat praktik pasar gelap. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk bekerja lebih sistematis dan terstruktur ke depan, dengan perencanaan matang mulai dari penyusunan program hingga pembentukan tim khusus.
Seluruh pihak, termasuk bupati dan wali kota, diharapkan untuk bergerak bersama dalam pengawasan rantai distribusi BBM, mulai dari sumber produksi hingga penyaluran ke berbagai wilayah. Pemprov Riau akan membuka data secara transparan mengenai jumlah produksi minyak oleh BP Migas serta jalur distribusi hingga ke pengguna akhir.
SF Hariyanto mengungkapkan adanya indikasi praktik pasar gelap yang merugikan pemerintah daerah, sehingga pengawasan ketat diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik kebocoran. Ia menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam upaya penegakan hukum dan tidak menutup kemungkinan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Langkah ini dianggap penting mengingat sektor BBM memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, dengan kisaran pajak antara lima hingga 7,5 persen dari setiap transaksi. SF Hariyanto menegaskan bahwa pemantauan distribusi BBM harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, termasuk dugaan praktik pasar gelap.
Pemprov Riau akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, dalam upaya memastikan penggunaan BBM sesuai ketentuan. Langkah-langkah ini diambil dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mencegah kerugian akibat praktik tidak sah dalam distribusi BBM.
SF Hariyanto juga memastikan bahwa tim khusus akan dibentuk untuk melakukan pengawasan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah dan mencegah praktik pasar gelap yang merugikan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap distribusi BBM, dengan menggandeng berbagai pihak terkait. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BBM di wilayah Riau.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan praktik pasar gelap dalam distribusi BBM dapat diminimalisir dan pendapatan daerah dapat dioptimalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SF Hariyanto menegaskan bahwa langkah-langkah ini dilakukan untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.