Pemerintah Provinsi Riau memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (9/2/2026).
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen secara tahunan. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berada di level 2,92 persen. Menurutnya, keseimbangan inflasi sangat krusial untuk melindungi kepentingan produsen sekaligus konsumen.
Kenaikan inflasi pada awal tahun ini dipicu oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyumbang inflasi sebesar 11,93 persen.
“Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada awal 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan 2.200 VA ke bawah, sedangkan pada 2026 subsidi tersebut sudah tidak ada,” ujar Tito Karnavian.
Meski demikian, secara bulanan, Indonesia justru mencatatkan deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari, turun dari 0,64 persen pada Desember. Kondisi ini dipicu oleh penurunan harga di kelompok makanan, minuman, dan transportasi.
Berbanding lurus dengan tren nasional, Provinsi Riau menunjukkan kinerja pengendalian harga yang stabil. Indeks Perubahan Harga (IPH) di Provinsi Riau tercatat turun sebesar 0,46 persen pada pekan pertama Februari 2026. Penurunan ini didorong oleh melandainya harga komoditas strategis seperti telur ayam ras, beras, dan daging sapi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, tingginya inflasi Januari secara nasional dipengaruhi oleh fenomena low base effect akibat penyesuaian tarif listrik. Namun, ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April mendatang.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D menegaskan komitmen daerah untuk menindaklanjuti arahan pusat. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Riau akan mengintensifkan pemantauan harga di pasar.
“Kami akan terus menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi demi menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Helmi D.