Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) memperingati Ulang Tahun ke-6 dengan menggelar Seminar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Minggu, 8 Februari 2026, bertempat di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Banten. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran pers dalam menjaga demokrasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
Seminar HAM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Hendrayana Ahli dari Dewan Pers yang membahas aspek hukum pers, Satria Utama Batubara selaku akademisi dan Praktisi Mesdia, Dino Umahuk sebagai Kepala Bidang Jurnalisme Berkualitas JMSI. Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto, Ketua Umum JMSI Dr. Teguh Santosa, jajaran pengurus JMSI, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto mengapresiasi peran dan kontribusi insan pers dalam menjaga demokrasi, menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, pers memiliki peran publik yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial.
Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, S.H., M.H, meminta semua pihak termasuk aparat penegak hukum untuk memahami kebebasan para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya memberikan informasi kepada publik. Ia mengingatkan, Kapolri dan Dewan Pers telah menandatangani memorendum of understanding (MoU) terkait penanganan persoalan sengketa pers.
Akademisi yang juga praktisi pers, Satria Utama Batubara, mengungkapkan peran pers sangat strategis dalam mendukung penegakan HAM di Indonesia. Pers bukan hanya bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, tapi juga merupakan institusi yang mendorong agar penegakan HAM berjalan dengan baik. “Selain berperan mengedukasi publik tentang pentingnya menghormati HAM, pers juga harus menjadi penyambung suara masyarakat yang menjadi korban penyelewengan HAM,” tegasnya.
Ia pun menyambut baik komitmen Kementerian HAM untuk meningkatkan kolaborasi dengan pers, khususnya JMSI, dalam meningkatkan literasi HAM di tengah-tengah masyarakat. “Semoga dengan kolaborasi yang baik ini pelanggaran HAM di Indonesia bisa terus diminimalisir dan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas,” pungkasnya.