Pemerintah Provinsi Riau menetapkan sasaran ambisius untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran dalam lima tahun ke depan. Di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif, kemiskinan ditargetkan melandai ke level 3,25 hingga 4,25 persen pada akhir tahun 2029. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Riau masih tertahan di angka 6,16 persen.
Target penurunan kemiskinan telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai peta jalan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Riau, Supriyadi, menegaskan bahwa data BPS merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah. Ia meminta jajaran birokrasi melihat angka tersebut sebagai tantangan nyata yang memerlukan solusi konkret di lapangan.
“Ini harus kita baca secara jujur dan terbuka sebagai tantangan bersama, bukan sekadar statistik,” ujar Supriyadi saat menghadiri rilis Berita Resmi Statistik BPS Riau di Pekanbaru, Kamis (5/2/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Riau akan mengakselerasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, khususnya di level desa dan kelurahan. Supriyadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Dari sisi makro, ekonomi Riau menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan sebesar 4,98 persen pada triwulan III-2025.
Sektor industri pengolahan, pertanian, serta pertambangan masih menjadi penopang utama struktur ekonomi daerah. Dalam dokumen RPJMD, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan terkerek naik secara bertahap hingga menyentuh angka 5,16 persen sampai 5,90 persen pada 2029. “Target ini merupakan prasyarat untuk membuka ruang fiskal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Supriyadi.
Selain kemiskinan, fokus pembangunan juga diarahkan pada penyusutan rasio gini atau ketimpangan pengeluaran. Pemerintah mematok angka Gini Ratio berada di kisaran 0,270 hingga 0,283 pada akhir periode perencanaan. Saat ini, ketimpangan di Riau diklaim masih dalam kategori relatif merata. Indikator positif lainnya terlihat pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun ke posisi 3,70 persen pada 2024.
Pemprov Riau optimis angka ini dapat terus ditekan hingga mencapai batas 2,94 persen dalam beberapa tahun mendatang. Supriyadi meyakini sinergi yang berbasis pada akurasi data akan menjadi kunci utama pembangunan Riau yang inklusif. Data statistik berkala dari BPS pun diposisikan sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.