Puluhan warga Surabaya menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan memberatkan rakyat kecil, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda. “Kami menolak kenaikan harga BBM ini, kami sudah kesulitan ekonomi akibat pandemi, dengan kenaikan harga BBM ini semakin memperburuk kondisi kami,” ujar salah seorang peserta aksi.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung di depan kantor Walikota Surabaya pada hari Senin (10/08) pagi. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” dan “Rakyat Tidak Mampu”. Mereka juga menyuarakan tuntutan agar Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
Koordinator aksi, Budi, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi rakyat kecil yang terdampak pandemi. “Kami menuntut pemerintah mendengarkan suara rakyat kecil, jangan hanya memikirkan kepentingan segelintir orang saja,” ujarnya. Para peserta aksi juga menyerukan agar pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Kepolisian Surabaya turut mengawal jalannya aksi tersebut untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Mereka juga memastikan bahwa aksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami siap menjaga keamanan selama aksi berlangsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Kapolres Surabaya.
Meskipun aksi berlangsung dengan tertib, namun pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para demonstran. Mereka menyatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM telah melalui proses yang matang dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.
Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan kantor Walikota Surabaya. Para peserta aksi berencana untuk terus menyuarakan tuntutan mereka agar kenaikan harga BBM dibatalkan. Mereka berharap suara mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.