Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan status tanggap darurat menggantikan status siaga yang masih berlaku. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa Riau merupakan provinsi dengan jumlah titik api terbanyak di antara enam wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menyampaikan hal ini dalam pertemuan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Senin (21/7/2025).
Menurut Suharyanto, status tanggap darurat akan mempercepat dan mempermudah proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Data BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar dari 12 kabupaten/kota di Riau sudah terdampak kebakaran dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. “Status tanggap darurat memungkinkan pemerintah pusat bertindak lebih cepat dan efektif dalam menyalurkan bantuan,” jelas Suharyanto.
Suharyanto juga menyoroti kondisi Dumai dan Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Malaysia sebagai wilayah yang memerlukan penanganan serius. Ia mengingatkan bahwa asap yang tidak segera dikendalikan berpotensi memicu keluhan dari negara tetangga. “Dumai dan Bengkalis perlu perhatian khusus karena berdekatan langsung dengan Malaysia,” tegasnya.
Menanggapi situasi karhutla di Riau, Suharyanto mengatakan bahwa tantangan karhutla tahun ini seharusnya lebih ringan dibandingkan tahun 2023 yang dilanda El Nino. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya penanganan yang efektif untuk mencegah dampak yang lebih luas. “Tahun ini cuaca relatif basah, jadi potensi kebakaran harusnya lebih rendah dibanding tahun lalu,” tambahnya.
Dalam keterangannya, Suharyanto juga menegaskan bahwa penanganan karhutla di Riau harus menjadi prioritas utama, mengingat jumlah hotspot yang terus meningkat. Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla demi keberlangsungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.