Pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah yang akan menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Badan baru ini didesain lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden. Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma’ruf Amin menyampaikan hal tersebut dalam acara Global Launch SGIE Report 2024/2025, di Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).
Badan Ekonomi Syariah dipastikan akan berperan sebagai penggerak lintas sektor, tidak hanya terfokus pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas. “Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujar KH Ma’ruf Amin.
Transformasi kelembagaan ini akan mengikuti pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih fleksibel dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha. “Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.
Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi antara pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat sipil, KH Ma’ruf Amin optimis Indonesia dapat naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat. Menurutnya, “Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa.”
Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung transformasi ini dan menekankan pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup yang etis dan berkelanjutan. Menurutnya, halal bukan hanya label, tetapi adalah way of life. Menag Nasaruddin juga menyoroti peran masjid dalam ekonomi umat, dengan mencoba membuat sistem di Istiqlal di mana seluruh kebutuhan pokok masyarakat dapat dibeli di masjid tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menegaskan bahwa ekosistem ekonomi syariah nasional sudah terbentuk sejak satu dekade terakhir, dan kini mulai terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional. “Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi nggak satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya.