Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, mengkritik tajam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan distribusi program pembangunan nasional yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, terutama di Provinsi Riau. Kritik tersebut disampaikan dalam sebuah acara diskusi yang dihadiri oleh berbagai kalangan.
Menurut H. Herman, kebijakan terkait pengelolaan SDA dan pembangunan nasional perlu lebih memperhatikan kepentingan masyarakat daerah. Hal ini penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Riau.
Kritik yang disampaikan Bupati Inhil ini mencuat karena adanya ketidakpuasan terhadap distribusi program pembangunan yang dinilai belum merata di daerah-daerah. Hal ini juga mencerminkan keprihatinan terhadap pemanfaatan SDA yang belum optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya, H. Herman menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola SDA dan merancang program pembangunan. Hal ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bupati Inhil juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA dan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Kritik yang disampaikan oleh H. Herman ini menunjukkan adanya keprihatinan yang mendalam terhadap nasib masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Riau. Hal ini juga menjadi sebuah panggilan bagi pihak terkait untuk lebih memperhatikan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan nasional.
Pernyataan kritis Bupati Inhil ini menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, yang mengundang berbagai tanggapan dan diskusi dari peserta lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa isu pengelolaan SDA dan distribusi program pembangunan merupakan topik yang penting dan perlu mendapat perhatian lebih serius.
Dengan kritik yang disampaikan, diharapkan pihak terkait dapat merespons dengan serius dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, termasuk di Provinsi Riau.