PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus mencatatkan kinerja gemilang dengan berhasil mengakselerasi 386 sumur berstatus Ready For Construction (RFC) hingga awal Mei 2025 di Zona Rokan. Tim Land Matter and Formalities Regional 1 Sumatera PHR menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan lahan tepat waktu, aman secara legal, dan siap mendukung target ambisius produksi migas nasional.
Hasil pencapaian PHR mencerminkan kesigapan dalam menjamin kesiapan lahan yang bebas hambatan. Sebanyak 180 sumur telah berhasil ditajak setelah memperoleh status RFC. Selain itu, 70 sumur berada dalam kawasan hutan namun telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (SK PPKH) pada tahun 2024.
Proses pengadaan lahan melalui mekanisme Land Indemnification dilakukan untuk 62 sumur sesuai dengan SK Kepala SKK Migas No. 15 Tahun 2020. Selain itu, 81 sumur merupakan aset BMN Hulu Migas yang sebelumnya menghadapi tantangan perambahan.
Sr Manager Land Matters & Formalities PHR, Agung Prasetya, menyatakan bahwa lebih dari 100 sumur RFC dalam satu triwulan adalah tonggak penting dalam penyediaan akses lahan untuk hulu migas di Indonesia. Setiap sumur RFC adalah potensi tambahan produksi yang langsung berkontribusi terhadap target nasional lifting minyak dan gas.
Kolaborasi erat terjalin antara PHR dengan berbagai pihak eksternal dan internal seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ATR/BPN, Kejaksaan Tinggi, SKK Migas, Dinas ESDM Provinsi Riau, dan Aparat Penegak Hukum. Pendekatan berbasis risiko diterapkan dalam setiap tantangan lahan, termasuk mitigasi sosial untuk menjaga kondusivitas operasional.
PHR mengedepankan nilai-nilai humanis dalam interaksi dengan masyarakat, dengan dialog dan musyawarah sebagai fondasi utama. Saat ini, PHR tengah mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Gubernur untuk 65 sumur lainnya yang tersebar di 15 lapangan migas sebagai langkah awal untuk pengajuan izin PPKH kepada KLHK.
Pada Februari 2025, PHR berhasil memperoleh Persetujuan Kegiatan Survei Seismik 3D di kawasan hutan seluas 21.276,05 hektare di Kabupaten Siak, Kampar, dan Bengkalis. Survei ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional dari Blok Rokan.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embiyarman S.Hut.T., MP, memberikan apresiasi atas upaya dan pencapaian PHR dalam memproses penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian dengan kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan. Percepatan dan kolaborasi yang baik menunjukkan kematangan dan keseriusan PHR sebagai perusahaan energi terdepan di Riau.