Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, yang selama ini terkendala oleh persoalan kawasan hutan dan pertanahan. Pernyataan tersebut disampaikan Wahid saat berada di rumah dinasnya pada Sabtu (17/5/2025).
Wahid mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil langkah konkret dengan mengundang langsung Menteri Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mencari solusi atas hambatan yang ada. “Saya sudah meminta bantuan dan menghadirkan langsung Menteri Kehutanan serta ATR/BPN. Masalah kita di Riau ini sebagian besar terkait hutan dan status lahan, khususnya yang mempengaruhi proyek infrastruktur umum,” ujar Wahid.
Dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat krusial oleh Wahid untuk mempercepat penataan status kawasan, sehingga pembangunan jalan lintas pesisir bisa segera terealisasi. “Saya ingin menyelesaikan pembangunan jalur pesisir. Kalau jalur dari Sinaboi, Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa tersambung, maka konektivitas antarwilayah di pesisir Riau akan jauh lebih baik,” tegasnya.
Rute pesisir yang mencakup wilayah strategis dari Kabupaten Rokan Hilir hingga Pelalawan, memiliki potensi besar namun masih terkendala minimnya akses jalan dan infrastruktur memadai. Pemprov Riau telah menetapkan wilayah pesisir sebagai zona prioritas pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan konektivitas ekonomi, layanan pendidikan, hingga akses pelayanan dasar.
Selain itu, Wahid juga berharap agar masalah pertanahan dan kehutanan yang menghambat proyek infrastruktur bisa menjadi perhatian di tingkat nasional agar tidak menghambat program strategis daerah. Wahid menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayah pesisir Riau.