Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau Terbentuk
Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau telah ditugaskan oleh berbagai elemen masyarakat untuk memimpin perjuangan dalam mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal ini terjadi setelah LAMR Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR).
SK tersebut diterbitkan pada Kamis (15/5) dan menunjuk Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, sebagai ketua BPP DIR. Selain itu, Sekretaris Datuk Afrizal Alang, dan Bendahara Datuk Muhammad Fadhli juga terlibat dalam pembentukan BPP DIR.
Beberapa tokoh yang terlibat dalam perjuangan ini antara lain Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau Datuk Seri HR Marjohan Yusuf, Ketua Majelis Ulama Indonesia Riau, Tuan Prof Dr H Ilyas Husti, MA, dan Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau Tuan Dr. drh Chaidir.
Di dalam BPP DIR, terdapat pengurus inti seperti penasihat dan pengarah yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat Riau. Struktur penyelia BPP DIR juga telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran jalannya perjuangan.
BPP DIR dilengkapi dengan delapan bagian yang meliputi Naskah Akademis, Hubungan Antar Daerah, Hubungan Antar Lembaga, Arsip, Dokumentasi, dan Publikasi. Badan ini juga memiliki kemampuan untuk membentuk satuan tugas sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Menurut Sekretaris Umum DPH LAMR Provinsi Riau, Datuk Jonnaidi Dasa, keberadaan BPP DIR ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau. Kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Riau sangat diharapkan dalam mencapai tujuan tersebut.