Pelecehan seksual yang melibatkan pejabat publik telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Kasus-kasus seperti di Padangsidimpuan, di mana seorang anak pejabat diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang remaja perempuan, menunjukkan betapa jauhnya jarak antara janji hukum yang adil dan praktik lapangan yang korup. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan dampak pada korban secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan kolektif terhadap institusi pemerintahan.
Dalam studi psikologi sosial, perilaku manusia dipengaruhi oleh konteks sosialnya. Ketika seorang pejabat publik terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, publik mengalami disonansi kognitif karena tindakan tersebut bertentangan dengan ekspektasi moralitas dan integritas. Teori atribusi dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa tindakan menyimpang oleh individu berkuasa dapat merusak citra keseluruhan lembaga.
Kekuasaan cenderung menciptakan privilege dan akses yang dapat melindungi pelaku pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual oleh pejabat tidak mendapatkan keadilan. Budaya feodal dalam sistem birokrasi juga memperkuat kecenderungan untuk menutupi atau melindungi pelaku.
Perilaku pejabat publik yang melanggar norma juga mencerminkan budaya patriarkis yang memperbolehkan kekerasan berbasis gender. Korban seringkali disalahkan dan dianggap memprovokasi tindakan pelecehan seksual. Media juga turut memperkuat narasi ini dengan memberikan pembenaran atau meremehkan kasus pelecehan.
Kasus pelecehan seksual oleh pejabat publik tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menciptakan trauma kolektif pada masyarakat. Krisis kepercayaan yang muncul dapat menggerus partisipasi publik dalam pembangunan demokrasi dan menciptakan budaya apatis dan sinis terhadap institusi.
Implementasi hukum yang tebang pilih dan lemahnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual juga menjadi tantangan dalam menegakkan keadilan. Masyarakat perlu melakukan langkah konkret untuk membangun kembali kepercayaan, seperti meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
Kasus pelecehan seksual oleh pejabat publik menunjukkan perlunya tindakan nyata untuk mengakhiri budaya diam dan menegakkan keadilan. Hanya dengan keberanian kolektif dan langkah konkret, kepercayaan yang telah rusak dapat dipulihkan.