Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengusulkan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid untuk menerapkan sistem pemberian hadiah dan hukuman (reward dan punishment) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Usulan ini bertujuan untuk membantu OPD bekerja lebih optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengatasi defisit anggaran APBD 2025 yang mencapai Rp2,21 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, pada Jumat (7/3/2025).
Menurut Kaderismanto, penerapan sistem reward and punishment dapat menjadi ‘pecut’ untuk mendorong OPD dalam meningkatkan PAD. Dia menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pemberian penghargaan dan konsekuensi bagi OPD yang tidak mencapai target. “TPP besar tapi hasil minim itu tidak adil. Harus ada mekanisme yang jelas, siapa yang bekerja keras mendapat penghargaan, yang tidak mencapai target harus menerima konsekuensinya,” tegasnya.
DPRD Riau berharap bahwa dengan adanya sistem reward and punishment ini, OPD akan bekerja lebih serius dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Upaya ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengurangi defisit anggaran yang terjadi.
Kaderismanto juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk reward yang dapat diberikan kepada OPD yang mencapai target adalah penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebaliknya, bagi OPD yang tidak mampu mencapai target, TPP mereka akan dipotong sebagai konsekuensi dari kinerja yang kurang optimal.
Dalam konteks peningkatan kinerja OPD, Kaderismanto menegaskan pentingnya adanya mekanisme yang adil dan transparan dalam pemberian reward dan punishment. Hal ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja dan tanggung jawab OPD dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Usulan ini menjadi perhatian serius bagi Gubernur Riau Abdul Wahid, yang akan mempertimbangkan implementasi sistem reward and punishment sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas OPD di lingkungan Pemprov Riau. Diharapkan langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam pencapaian target PAD dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien di Provinsi Riau.