Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus, menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid yang dinilai mengalami perubahan sejak dilantik. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan, agar kebijakan yang diambil tetap berlandaskan keadilan dan transparansi. Larshen Yunus mengapresiasi gebrakan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca dilantik yang telah bergerak cepat mengunjungi kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau. Aksi tersebut awalnya mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan ASN karena roda pemerintahan berjalan baik, aman, dan kondusif.

Sebagai masyarakat kita semua berharap agar Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi pemimpin yang bijak. Dalam bekerja memimpin daerah diperlukan kolaborasi, termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Larshen Yunus pada Jumat (7/3/2025). Yunus juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kerja sama dan profesionalisme, serta menekankan bahwa dalam memimpin daerah saat ini yang dibutuhkan adalah kerja, kerja, dan kerja.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) menyatakan, “Gubernur Abdul Wahid harus ingat juga soal kasus korupsi di DPRD, menjadikan Suparman yang saat itu anggota DPRD Riau menjadi korban dalam proses hukum.” GARAPAN berharap kepemimpinan lebih mengedepankan kolaborasi dan kompetensi, bukan sekadar penilaian subjektif. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil perlu mempertimbangkan asas keadilan dan profesionalisme.

Keprihatinan juga disampaikan terkait dinamika internal pemerintahan, termasuk peristiwa yang melibatkan Plt Kadisdik Edi Rusma Dinata. Oleh karena itu, di dalam pengambilan kebijakan terus diutamakan transparansi dan supremasi hukum. GARAPAN mengajak semua pihak untuk tetap menegakkan asas tabayun dan kebersamaan dalam membangun Riau lebih baik. Mereka percaya bahwa dengan komunikasi yang baik dan semangat kebersamaan, segala tantangan dapat diselesaikan dengan bijak, serta bersama-sama menjaga kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.