Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden Prabowo Subianto tersandera isu-isu negatif. Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar tidak merugikan pemerintah.
Hendry Ch Bangun menyatakan, “Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya.” Hal ini disampaikan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Isu-isu seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, Danantara, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, hingga penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP seharusnya bisa dikelola dengan baik. Menurut Hendry, jika dibiarkan tanpa strategi komunikasi yang solid, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi rakyat.
Pemerintah saat ini tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Hendry Ch Bangun mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.
Hendry juga menyoroti peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Menurutnya, ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik, melainkan tugas pihak teknis dan penyelenggara. Diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan.
Dalam konteks ini, Hendry menegaskan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan.