Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mendukung penuh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi leader Data Tunggal di Indonesia. Di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo saat ini, kebijakan Data Tunggal menjadi sebuah terobosan yang positif. “Penting sekali Presiden Prabowo sudah membuat Inpres No 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal. BPS sendiri akan menjadi leader data tunggal untuk sensus ekonomi dan sosial,” kata Nawardi kepada para wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18 Februari 2025).
Menurut Nawardi, Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting sebagai landasan untuk mengetahui dengan jelas seberapa kuat perekonomian Indonesia. Dari mulai persiapan 2025 hingga pelaksanaan 2026, data yang terkumpul dinilai akan membuat Indonesia semakin siap menghadapi tantangan ekonomi global ke depan.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan ekonomi kita semakin maju dan mandiri. Ini bakal jadi dasar untuk kebijakan yang tepat, yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup kita semua,” ujarnya.
Nawardi menambahkan, Komite IV juga memberikan apresiasi komitmen BPS untuk memberikan data statistik yang berkualitas, meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Pasalnya data yang akurat dari BPS bisa menjadi kunci pembangunan Indonesia yang lebih baik. “BPS telah menunjukkan kualitas dan ketepatan data meskipun dalam situasi anggaran yang terbatas. Ini adalah contoh efisiensi yang luar biasa,” ujar Ahmad.
Sementara Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sangat mengapresiasi dukungan dari Komite IV DPD RI. Dia mengatakan, sensus ini bukan hanya sekadar pengumpulan data biasa, tapi juga alat untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh ini. Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan data yang sangat diperlukan untuk mendukung keputusan pemerintah. Kami akan pastikan sensus ini efisien dan efektif meski dengan pembatasan anggaran,” kata Amalia.