Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengirim surat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Riau untuk menugaskan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar hadir dalam rapat pembahasan isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencapai angka Rp3 triliun. Surat tersebut bertujuan agar para OPD dapat berpartisipasi dalam pembahasan yang akan dilakukan.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengungkapkan bahwa angka defisit yang mencapai Rp3 triliun tersebut sangat fantastis dan berpotensi mengguncang kondisi keuangan Provinsi Riau. Dampak dari angka defisit yang tinggi ini juga akan dirasakan dalam pelaksanaan program pemerintah yang baru di tahun 2025. Selain itu, ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatur penyesuaian anggaran yang harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Visi dan misi gubernur baru akan dituangkan dalam RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, jika kondisi keuangan seperti ini, bagaimana program dan janji kampanye bisa direalisasikan? APBD 2025 sebesar Rp9 triliun, tetapi jika defisit mencapai Rp3 triliun, sisa hanya Rp6 triliun. Apa lagi yang bisa kita bangun?,” ungkap Kaderismanto dalam pernyataannya pada Minggu (16/2/2025).
Polemik terjadi karena angka defisit Rp3 triliun tersebut didapatkan oleh DPRD Riau dari pihak lain dan setelah dilakukan klarifikasi pada pertemuan Jumat (14/2/2025) lalu, data yang diberikan oleh OPD Pemprov Riau justru berbeda-beda. Untuk itu, DPRD Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mengadakan rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada hari Senin (17/2/2025).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, disebutkan bahwa seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau diminta untuk hadir dalam rapat tersebut. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai anggaran yang tersedia dan bagaimana alokasinya untuk kepentingan rakyat.
Kaderismanto menegaskan, “Kita ingin tahu secara pasti berapa angka sebenarnya. Apakah APBD kita hanya cukup untuk gaji dan tunjangan pegawai, atau masih ada anggaran untuk rakyat?” Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai situasi keuangan Provinsi Riau dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi defisit yang terjadi.