DPRD Riau Ingatkan Pemprov Jangan Pangkas Program yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tidak melakukan pemangkasan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Parisman Ihwan menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak, tanpa mengganggu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat harus diprioritaskan, sementara anggaran yang bersifat seremonial seperti perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi acara pemerintahan sebaiknya dipangkas.
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa kondisi keuangan Riau saat ini cukup menantang akibat tunda bayar anggaran tahun sebelumnya serta berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Meskipun rasionalisasi anggaran telah dilakukan, namun defisit masih belum tertutupi.
Parisman juga meminta masyarakat untuk memahami kondisi keuangan daerah saat ini dan menyoroti pentingnya Pemprov Riau mencari sumber pendapatan potensial lainnya agar tidak terus bergantung pada transfer dana dari pusat. Menurutnya, kreativitas dalam mencari sumber pendapatan baru, seperti melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan investasi, perlu dilakukan.
Meski kebijakan efisiensi anggaran dianggap penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah defisit, DPRD Riau berharap agar Pemprov tetap memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Parisman menekankan bahwa anggaran untuk kegiatan seremonial bisa dikurangi, namun program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.