Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menambah utang negara dan melakukan penghematan akan berdampak besar pada kebijakan anggaran, termasuk di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau yang juga Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, pada Senin (10/2/2025).
Menurut Edi, utang negara yang mencapai Rp8.000 triliun membuat Presiden Prabowo memilih untuk tidak menambah utang lagi dan melakukan langkah penghematan. “Kita harus berhemat dulu agar ke depan kondisi ekonomi lebih stabil,” tambah Edi.
Edi menegaskan bahwa kebijakan penghematan ini bukan bertujuan untuk merugikan daerah, melainkan sebagai respons terhadap kondisi keuangan negara yang belum stabil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bersama DPRD Riau sedang mencari sumber pendapatan lain, termasuk kerja sama dengan perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur dan optimalisasi pendapatan dari BUMD serta pajak daerah.
Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan anggaran. Dampaknya, beberapa daerah mengalami pengurangan dana transfer, belanja daerah, proyek infrastruktur, serta penyesuaian jumlah pegawai.
Edi Basri juga menekankan pentingnya langkah efisiensi dalam anggaran sebagai upaya untuk membebaskan Indonesia dari beban utang dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Langkah-langkah adaptasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD Riau, dan sektor swasta diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi situasi ini.