Instansi penelitian independen Celios (Center of Economic and Law Studies) merilis survei dengan judul “Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan” Selasa (21/1/2025).
Menurut Tribunnews.Com, dalam survei terbaru, Celios telah menetapkan 5 menteri yang mungkin perlu dire Isabel oleh President Prabowo Subianto
Celcius merekomendasikan reshuffle 5 menteri ini berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.
Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu di-re-arsir (reshuffle) adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, dengan 48 poin.
Tak hanya itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan rapor kinerja terburuk karena memiliki nilai evaluasi sebanyak -41.
Di pihak lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak produktif oleh 30 persen responden yang ditanya.
30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat melakukan pekerjaan selama 100 hari pertama pemerintahan.
“Partisipasi koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan merupakan keputusan dari Menteri Koperasi. Akan tetapi, memang sudah ada dalam perencanaan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG,” demikian keterangan yang tertulis di tanggaubleumisementara Hari Rabu (22/1/2025).
Budi Arie juga dianggap tidak memiliki solusi lain sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.
Hal ini membuatnya mendapatkan nilai paling rendah yaitu -39 dalam kategori “Performa Menteri/Kepala Lembaga dalam Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama”.
“Perubahan Kabinet tentatif menerangkan Menteri yang layak untuk direshuffle di bidang Energi dan Lingkungan.
Di bidang energi dan lingkungan, Celios menilai bahwa dua menteri yang perlu diganti adalah Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Adapun Raja Juli menjadi menteri yang menduduki peringkat tertinggi sebagai tokoh yang pantas untuk direshuffle yaitu 56 poin.
Torehan meraih 46 poin mengalahkan Bahlil di posisi kedua.
Raja Juli juga dianggap sebagai salah satu menteri yang dinilai tidak memberikan kontribusi apa pun.
Dia menghadapi empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.
“Saat ini telah 100 hari presidensial, kelima menteri tersebut dipandang tidak memberikan kontribusi berarti untuk mengatasi masalah krisis iklim yang semakin kritits di Indonesia,” tulis Celios.
Di samping itu, Raja Juli juga dianggap oleh beberapa kalangan sebagai anggota kabinet yang berskoring terendah, yaitu nilai sebesar -45, terkait dengan kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam semester pertama masa jabatannya di bawah Kabinet Prabowo-Gibran.
“Skor ini menunjukkan penurunan dalam pengelolaan konservasi hutan, terutama dalam hal wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang memiliki potensi tinggi meningkatkan deforestasi,” tulis Celios.
Sementara itu Bahlil dianggap pantas diresett karena kinerjanya yang jelek dalam pengelolaan efektivitas energi, pengelolaan daur ulang hasil tambang, dan transisi energi bersih.
Menteri Ini Bermungkin Dilakukan Perombakan Kabinet Bidang Sosial Dan Politik
Pada bidang sosial dan politik, survei Celios menilai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto layak diganti di posisi tersebut.
Dia mendapatkan nilai -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.
Yandri disusul oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fadli Zon, dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.
Seorang anggota Partai Amanat Nasional (PAN) itu patut di-resmilkan posisinya karena diduga adanya konflik kepentingan sejak hari itu dia menjabat.
Di samping itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.
“Posisi ini tidak bisa dilepaskan dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, serta dugaan konflik kepentingan yang mulai muncul semenjak awal masa jabatannnya,” tulis Celios.
Menteri yang Layak untuk Dirubah di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang pantas untuk diganti versi survei Celios.
Pigai digolongkan tidak menampakkan kinerja oleh 40 persen responden karena tak ada kebijakan yang betul-betul dibuatnya terkait pelaksanaan HAM.
“Tidak ada kebijakan semua atau rencana program yang ada untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM,” tulis Celios.
Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak secara impresif dan mendapatkan skor -35.
Penilaian itu berdasarkan kinerja rais sesuai hasil eliminasi yang melahirkan kontroversi serta tanggapan negatif dari masyarakat.
Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat oleh Pgia dianggap kurang terarah.
“Kritik terhadap kinerjanya tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang menyebabkan reaksi negatif masyarakat, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan acap kali berkonflik dengan kekuasaan lembaga lain,” deveulkan riwayat singkatnya.
Sistem Penilaian
Studi yang dilakukan oleh Celios ini menggunakan survei berdasarkan pendapat para ahli dengan panelis yang merupakan praktisi wartawan.
“Panitia terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers yang kredibel, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kegiatan pemerintah,” kata Celios.
Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam waktu 100 hari pertama.
Kelima indikator tersebut adalah:
– Pencapaian Program
– Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat
– Kepemimpinan dan Koordinasi Kualitas
– Tata kelola anggaran
– Komunikasi kebijakan
Mereka yang dipilih sebagai jurnalis diyakini memiliki akses langsung dan kemampuan untuk rutin memantau pelaksanaan pejabat publik serta menganalisis hasil-fakta program dan kebijakan pemerintah.
Para jurnalis ini berasal dari berbagai kancah atau ranah, seperti sudah disebutkan, ekonomi, sosial politik, undang-undang dan hak asasi manusia, serta energi dan lingkungan.