sepanjang Jumat (17/1).
Selain itu, ada juga informasi mengenai dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sementara waktu. Berikut adalah ringkasanannya.
Ada Separuh dari 20.000 Perusahaan yang Beroperasi di Jepang Masih Muncul di Atas Peringkat 20 Teratas Dalam Konteks Kinerja Keuangan
Malam ini, setidaknya ada 10.000 perusahaan di Jepang mengalami kebangkrutan. Ini merupakan rekor terburuk dalam sebelas tahun.
Jumat (17/1), Tokyo Shoko Research mencatat jumlah kebangkrutan perusahaan dengan utang JPY 10 juta atau lebih pada tahun 2024 meningkat 15,1% dari tahun 2023 menjadi 10.006. Ini terjadi kembali melakukan peningkatan untuk pertama kalinya sejak 11 tahun lalu.
Dalam tiga tahun berturut-turut, angka kebangkrutan perusahaan di Jepang terus meningkat. Permasalahannya adalah melemahnya nilai yen dan kekurangan tenaga kerja yang menyebabkan kegagalan bisnis di berbagai sektor industri.
Kewajiban yang ditinggalkan oleh perusahaan yang devaisasi pada tahun 2024 menurun 2,4 persen menjadi JPY 2,3 triliun karena hanya ada satu kasus kebangkrutan perusahaan dengan kewajiban yang lebih besar dari JPY 100 miliar, yaitu MSJ Asset Management, sebelumnya Mitsubishi Aircraft, dengan total kewajiban JPY 641,3 miliar.
Sementara itu, lebih dari 70 persen perusahaan yang gagal memiliki kewajiban di bawah JPY 100 juta.
Didasarkan pada industri, 8 dari 10 bisnis yang dipertimbangkan mengalami kegagalan. Sektor jasa menduduki puncak daftar kebangkrutan, dengan 3.329 kebangkrutan, meningkat sebesar 13,2 persen dari tahun sebelumnya.
Selain itu, ada juga kenaikan angka kebangkrutan di sektor industri konstruksi dan transportasi masing-masing sebesar 13,6 persen dan 9,8 persen. Penyebabnya adalah permasalahan rekrutmen yang serius karena peraturan kerja lembur yang lebih ketat.
Jumlah kebangkrutan karena kekurangan tenaga kerja meningkat sekitar 80% hingga 289, mencapai rekor tertinggi sejak perusahaan riset tersebut mulai mengarsip data kebangkrutan perusahaan sejak tahun 2013.
Lalu, jumlah kebangkrutan akibat inflasi, atau yang disebabkan oleh perusahaan tidak efektif dalam menghadapi kenaikan biaya, meningkat untuk dua tahun kedua berturut-turut menjadi 698.
Sementara jumlah kegagalan penerima pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan dalam program yang dibuat selama COVID-19 menurun menjadi 567 dari 635 pada tahun sebelumnya.
Pada bulan Desember sebelumnya, persentase kebangkrutan perusahaan di negara bagian tenggara Asia ini meningkat 3,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 842.
Di tengah meningkatnya suku bunga, perusahaan yang sedang berjuang untuk mengurangi utang dan meningkatkan harga untuk menyesuaikan biaya yang lebih tinggi dapat menghadapi masalah manajemen.
Lebih dari satu pejabat Tokyo Shoko Research mengatakan bahwa kelebihan pabrik buka 2025 karena inflasi dan kekurangan tenaga kerja.
Dana BPDPKS untuk program pemuda awal padi sawit rakyat ditangguhkan sementara.
Pemerintah meningkatkan biaya bagi petani sawit dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta per hektare menjadi Rp 60 juta per hektare. Tujuan dari pengerasan dana ini adalah untuk meningkatkan kuantitas produksi kelapa sawit nasional dari 24 ton tandan buah segar (TBS) per hektare kebun
“Dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare kebun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jumat (9/8/2024).
Bulan-bulan kemudian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan sementara dana operasional peremajaan kelapa sawit rakyat kepada BPDPKS sampai waktunya belum ditentukan lagi.
Alasan untuk sdg sementara menghentikan operasional pencairan dan pengembalian sumber daya PPKS dan pencairan sumber daya SPPKS adalah adanya Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 18 Januari 2025.
Keputusan ini tertuang dalam surat edaran yang disusun dalam angka S-246/DPKS.3/2025 tentang Pemberhentian Sementara Operasional Penyaluran dan Pengembalian Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dan Operasional Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada 14 Januari 2025 waktu lalu.
Kami mengingatkan Bagi seluruh dokumen keterangan online pencairan dan pengembalian Dana Pos Pendidikan Keluarga Sak Вики Pets (PPKS) dan Dana Subsidi Pembelian Pakaian Sekolah Seqenti (SPPKS) yang disampaikan pada Badan Pengelola Dana Pendidikan Keluarga Sak़ें (BPDPKS) melalui aplikasi SMART-PSR tidak lebih lambat dari tanggal 15 Januari 2025. Jika tanggal tersebut telah berlalu, maka dokumen tersebut akan diproses kembali hingga Buku Sambutan Tahunan BPDPKS (SOTK) selesai, dan waktu penyampaian tidak ditentukan. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda ketika kesempatan visit pertama tersedia,” tulis Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin dalam surat tersebut, dikutip Jumat (17/1).
Sebelumnya, governments telah berencana mengganti nama BPDPKS menjadi BPDP. BPDP akan mengelola komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.
Kebijakan mengenai Dana Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan (BPDP) tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelola Dana Perkebunan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2024, dua hari sebelum masa jabatannya berakhir.
