Ada beberapa laporan masalah yang dialami oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang sudah dilaksanakan di 26 provinsi semenjak 6 Januari. Masalah ini mencakup kualitas dan porsi makanan yang dibagikan kepada anak-anak, klaim anggaran yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, serta tertundanya program di beberapa daerah yang memang memiliki angka stunting yang tinggi.
Pada Kamis, 16 Januari, beberapa murid SDN Dukuh 03 Sukoharjo Jawa Tengah kena keracunan setelah makan menu MBG. Diduga penyakit ini disebabkan oleh faktor ayam siap santap yang tidak dimasak dengan sempurna oleh Tim Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di sana.
Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mengusulkan sumber pendanaan baru untuk program Bantuan production Langsung Menuhu (BLM) sejak dari bayaran zakat hingga cukai rokok. Hal ini beberapa hari setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa anggaran program BLM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak mencukupi.
“Sekarang Rp 71 triliun sudah mencukupi hingga bulan Juni. Jadi, bila semua dilaksanakan mulai bulan Januari tahun depan maka diperlukan anggaran Rp 420 triliun,” kata Zulkifli Hasan, Selasa, 7 Januari.
Baca juga:
- Prabowo Panggil Kepala BGN, Mengulas Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis
- Prabowo Bicara Publik soal Penggunaan Dana Zakat untuk Makanan Bergizi Gratis
- Menteri WR Sebut Anggaran Infrastruktur Diturunkan pada Program Makanan GiziGratis
Makanan Bergizi Gratis merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak masa perebutan ethers Pemilihan Presiden 2024. Program ini ditargetkan untuk dimulai pada 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pelaksanan pertamanya pada Senin, 6 Januari lalu melibatkan 190 SPPG dengan target mencapai 600 ribu penerima manfaat. Sampai akhir 2025 sendiri, pemerintah menargetkan 5.000 SPPG dapat beroperasi dan menyentuh 15 juta penerima manfaat mulai balita, belajar, hingga ibu hamil.
Program ini diklaim dapat menyelesaikan masalah gizi buruk dan stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia di 2023 sebesar 21,5%. Angka ini masih melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20% dan masih jauh dari target prevalensi stunting Indonesia yaitu 14% di 2024.
