.
Berikut adalah beberapa kabupaten dan kota yang akan dilepaskan dari Jawa Timur untuk membentuk Provinsi Baru Mataraman atau Jawa Selatan. Kondisi ini sudah tercetus 13 kabupaten dan kota yang berencana untuk bergabung menjadi Provinsi Baru tersebut, termasuk kapling bekas Kerajaan Kediri. Pembentukan provinsi baru ini menjadi semakin kuat sejak Bandara Dhoho beroperasi di Kediri. Wilayah Provinsi Baru Mataraman akan meliputi sisi selatan Provinsi Jawa Timur.
Daerah mana saja yang termasuk dalam wilayah pemekaran provinsi baru Mataraman? Provinsi Mataraman mulai dari Kabupaten Pacitan hingga Ponorogo (yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah) di ujung barat Jawa Timur. Sebanyak 193 kecamatan dinamakan akan segera meninggalkan Jawa Timur dan membentuk provinsi baru bernama
1. Kabupaten Nganjuk
Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan membawa 20 kecamatan untuk membentuk provinsi baru di Jawa Timur dengan nama Jawa Selatan atau Jawa Mataram
2. Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Trenggalek keluar dari Provinsi Jawa Timur dengan membawa 14 kecamatan.
3. Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Tulungagung membawa 19 kecamatan untuk menghilangkan Jawa Timur.
4. Kabupaten Madiun
Kabupaten Madiun akan bergabung membentuk provinsi baru dan 15 kecamatan akan dipindahkan.
5. Kota Madiun
Kota Madiun akan membawa 4 kecamatan ke Kabupaten Madiun.
6. Kabupaten Magetan
Kabupaten Magetan direncanakan akan dipisahkan dari Jawa Timur membawa 18 kecamatan.
7. Kabupaten Kediri
Kabupaten Kediri diumumkan untuk berpisah dari Jawa Timur, diutarakan sebanyak 26 kecamatan.
8. Kota Kediri
Kota Kediri dikabarkan akan dipisahkan dari Jawa Timur dan membawa 3 kecamatan.
9. Kota Blitar
Berdasarkan sumber terpercaya, Kota Blitar akan dipisahkan dari Jawa Timur dan menjadi wilayah administratif sendiri dengan 3 kecamatan.
10. Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar beredar kabar akan meliputi 22 kecamatan.
11. Kabupaten Pacitan
Kabupaten Pacitan dihitung keluar dari provinsi Jawa Timur dan terdiri atas 12 kecamatan.
12. Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Ponorogo akan membawa 21 kecamatan untuk bergabung ke Provinsi Jawa Timur atau Jawa Selatan/ Mataraman
13. Kabupaten Ngawi
Selain itu, Kabupaten Ngawi akan membawa 17 kecamatan.
Anggota DPRD Jatim Yakin Mataraman Jadi Epicentrum Ekonomi Baru Jawa Timur
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti yakin sungguh-sungguh bahwa wilayah Mataraman Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi penyumbang sektor ekonomi.
Erma terus mendorong untuk mengembangkan potensi dari berbagai sektor di zona tersebut.
“Saya percaya diri. Akan ke mana-mana dalam empat tahun ini. Sebenarnya banyak potensi disana,” kata Erma ketika menjadi pembicara dalam Talkshow bertajuk ‘Mataraman, Episentrum Baru Ekonomi Jawa Timur’ yang digelar khusus untuk HUT TribunMataraman.com ke-2, Senin (18/9/2023).
Erma, yang merupakan anggota DPRD Jatim yang mencakup wilayah Blitar dan Tulungagung, hadir sebagai salah satu pembicara.
Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, memoderatori talkshow di Studio TribunJatim Network yang dihadiri oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Erma berpendapat bahwa potensi yang paling besar di wilayah tersebut memang terletak pada sektor pertanian dan agro. Menurutnya, Jawa Timur secara umum telah menjadi lumbung pangan nasional. Di mata Erma, hal ini merupakan tantangan yang tumbuh bersama peluang.
Masa depan akan menawarkan tantangan bagi sektor pangan yang mungkin dipengaruhi oleh aspek geopolitik global dan dampak ketidakpastian cuaca dan iklim. Dalam konteks tersebut, hal ini menjadi kesempatan bagi Jawa Timur untuk berkembang sebagai lumbung pangan.
“Peluang untuk meningkatkan lagi produktivitasnya. Apa pun, yaitu padi, jagung, maupun lain-lainnya, ditingkatkan. Termasuk distribusi dan pemasarannya serta kerjasama dengan daerah lain. Sehingga sektor agro ini memberikan pendapatan domestik raya (PDRB) yang besar dan semakin meningkat,” ujarnya.
Erma termasuk di antara yang percaya bahwa potensi suatu daerah juga tergantung pada kebijakan kepala daerah dalam menemukan potensi. Tidak sepenuhnya tergantung pada kekayaan alam. Misalnya, meningkatkan anggaran APBD untuk meningkatkan potensi.
“APBD yang terbatas itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi penggerak perekonomian. Kedua, tergantung kebijakan yang diambil kepemimpinan untuk memfasilitasi akses infrastruktur, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta,” katanya.
)