Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil menggagalkan upaya pengiriman 100 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Hal ini disampaikan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, didampingi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H Abdul Kadir Karding dan Pj Sekdaprov Riau, M Job, mewakili Gubernur Riau, di Aula Tribrata Polda Riau, Kamis (17/7).
Dalam operasi tersebut, turut diamankan sebanyak 11 tersangka yang disebut memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Baik perekrut maupun yang mengirim para PMI ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 korban merupakan laki-laki dan 22 perempuan, berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Wilayah Riau menjadi salah satu jalur favorit bagi sindikat TPPO karena letaknya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selama tahun ini saja, sudah ada 9 kasus TPPO yang berhasil diungkap, dengan total 94 korban dan 22 tersangka.
Operasi ini merupakan komitmen pihak kepolisian bersama Polres jajaran untuk memerangi perdagangan manusia dan perlindungan terhadap warga negara. Menteri Karding mengecam keras para pelaku yang tega menjual sesama anak bangsa demi keuntungan pribadi.
Abdul Kadir menilai tindakan sindikat tersebut merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang harus dihukum seberat-beratnya. Menteri Karding menegaskan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik jaringan mafia ini.
Fakta mengkhawatirkan diungkapkan Menteri Karding, bahwa dari sekitar 8 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, hanya 5,7 juta yang terdaftar resmi. Persoalan ini berakar dari sistem migrasi tenaga kerja yang belum sempurna dan masih dibajak oleh ‘pemain-pemain gelap’ yang memperlakukan manusia sebagai komoditas dagang.
Menteri Karding menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun sistem migrasi yang tertib, legal, dan manusiawi. Seluruh pekerja migran harus melalui jalur resmi sebagai satu-satunya cara untuk menghapus praktik TPPO dari akar.
Karding meminta jajarannya di Riau, aktif melakukan edukasi secara massif terhadap kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong migran, agar tidak mudah tergoda bujuk rayu para calo dan mafia. Tanpa penegakan hukum yang tegas, masalah ini tidak akan pernah selesai.
Menteri Abdul Kadir juga berdialog bersama korban calon PMI yang digagalkan berangkat ke luar negeri dan memberikan pesan-pesan agar tidak mau berangkat secara tidak resmi.