Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, mengambil langkah cepat dan strategis dengan memimpin rapat terbatas bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa dari wilayah terdampak, sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut. Rapat tersebut berlangsung pada Kamis (24/8/2025) di Mess Bupati Rohil, Bagansiapiapi.
Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengantisipasi potensi meluasnya Karhutla yang telah menjadi isu nasional bahkan lintas negara. Dalam forum-forum tingkat tinggi, nama Rokan Hilir disebut secara konsisten sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla yang signifikan, menurut Bupati.
“Dalam setiap rapat yang melibatkan Menteri, Pangdam, dan unsur Forkopimda, hampir 70 persen pembahasan menyebutkan nama Rohil. Ini tentu menjadi sorotan serius. Kita harus malu kalau terus menjadi bahan pembicaraan negatif,” ungkap Bupati dalam forum tersebut.
Bupati juga mengungkapkan, dalam kunjungannya bersama Menteri Lingkungan Hidup ke salah satu titik Karhutla seluas kurang lebih 200 hektar, ditemukan kondisi lahan yang telah hangus terbakar, dengan sisa-sisa bara api yang hanya memerlukan tahap pendinginan. Dampak asap dari Karhutla tersebut bahkan telah mencapai negara tetangga seperti Malaysia.
“Kami berdiskusi langsung dengan Bapak Menteri. Disarankan agar seluruh OPD segera bersinergi dalam menangani kebakaran ini. Ini bukan lagi masalah lokal, tetapi telah menjadi persoalan negara,” tegas Bupati.
Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk mengajukan kebutuhan penanggulangan Karhutla, yang nantinya akan didukung melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Pemkab Rohil diminta untuk melakukan asesmen kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan pengadaan alat berat seperti ekskavator atau sarana lainnya.
Sebagai bentuk instruksi langsung kepada jajaran pemerintahan daerah, Bupati menyampaikan sepuluh arahan utama guna mencegah perluasan Karhutla di wilayah Rokan Hilir, termasuk penanganan deteksi dini, respons cepat, pembentukan posko, dan kampanye tanpa bakar. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, menyampaikan bahwa kondisi di Rokan Hilir menjadi perhatian utama karena tingginya intensitas titik api serta karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Adapun Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025.