Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung Swasembada Pangan Nasional melalui berbagai program strategis yang telah berjalan sejak tahun 2025. Salah satu langkah penguatan dilakukan dengan melibatkan 1.665 petani milenial yang tergabung dalam 111 Brigade Pangan di seluruh wilayah Riau.
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, program swasembada pangan difokuskan pada kegiatan utama seperti optimasi lahan, cetak sawah rakyat, pompanisasi, irigasi perpompaan, dan perpipaan, yang didukung dengan fasilitasi irigasi, penyediaan benih unggul, serta pupuk bersubsidi.
Syahrial menyatakan, “Hingga saat ini, Pemprov Riau telah membentuk 111 Brigade Pangan dengan total 1.665 petani milenial. Ini merupakan bentuk nyata dukungan daerah dalam mendorong penguatan swasembada pangan nasional.”
Keberadaan Brigade Pangan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam regenerasi petani dan modernisasi sektor pertanian, dengan dukungan alat dan mesin pertanian modern.
Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat langkah tersebut melalui Instruksi Gubernur Riau tentang peningkatan produksi padi dan jagung, yang dijalankan melalui Gerakan Daerah Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam.
Syahrial mengungkapkan bahwa produksi padi di Provinsi Riau meningkat 4,51 persen pada tahun 2025. Dalam periode 2023 hingga 2025, produksi padi Riau tumbuh 12,7 persen, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton.
Produksi beras Riau pada 2025 mencapai 133,19 ribu ton, atau tumbuh 4,51 persen, yang dinilai semakin memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Riau.
Meskipun demikian, produksi tersebut baru mampu memenuhi sekitar 27 persen dari total kebutuhan konsumsi beras masyarakat Riau. Kebutuhan beras Riau diperkirakan mencapai 436 ribu ton per tahun, sehingga pasokan dari luar daerah masih diperlukan.
Pemprov Riau sangat mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan teknis, maupun penguatan sarana dan prasarana pertanian.
Syahrial menutup keterangannya dengan menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.